Jakarta – Sejarah Indonesia (1959-1966) adalah masa di mana sistem “Demokrasi Terpimpin” sempat berlanjut di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.
Pemikiran sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Daftar inti
1 Latar balik
2 Peranan PKI
3 Keterlibatan Amerika Serikat
4 Dampak ke situasi politik
5 Rujukan
Latar balik
Latar balik dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
Dari bidang keamanan nasional: Jumlahnya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
Dari bidang perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
Dari bidang politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno supaya Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante.
Sebagai tindak lanjut usulannya, disediakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante .
Pemungutan suara ini diperagakan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :
269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bidang, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Inti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
Tidak berlanjut kembali UUDS 1950
Berlanjutnya kembali UUD 1945
Dihentikannya konstituante
Pembentukan MPRS dan DPAS
Peranan PKI
Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut “Demokrasi Terpimpin” Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu selang ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
Pada tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam Operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk hukum budaya yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.
Keterlibatan Amerika Serikat
Di era Demokrasi Terpimpin, selang tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak “Suara Pemuda Indonesia”:
Sebelum penghabisan tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon tingkatan bersenjata Indonesia.
Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di selang tahun 1956 dan 1959, bertambah dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira tingkatan rendah terlatih setiap tahun.
Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali menyebut bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah luhur perwira-perwira tingkatan bersenjata dan orang sipil yang ingin membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah “negara bebas”.
Dampak ke situasi politik
Era “Demokrasi Terpimpin” diwarnai kolaborasi selang kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia.
Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer dijadikan wabah sehingga situasi politik Indonesia dijadikan sangat labil dan memicu jumlahnya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
Rujukan
Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
Lev, Daniel S (2009), The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing, ISBN 978-602-8397-40-7 .
Mortimer, Rex, (1974) Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3
Ricklefs, MC (1982), A History of Modern Indonesia (ed. reprint), Southeast Asia: Macmillan, ISBN 0-333-24380-3 .
Simanjuntak, PHH (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Hingga Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8
