Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mendengarkan dengan senyuman kecil saat Capres Nomor Urut Ganjar Pranowo menyampaikan tanggapannya pada saat sesi debat Capres pertama di KPU RI, Selasa (12/12) malam. (Foto : media center TPNGM)
JAKARTA, Harianindonesia.id – Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif terendah selama debat Capres Pertama di KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam versi Indonesia Indicator.
Ganjar Pranowo yang tampil penuh percaya diri dan dibekali materi debat yang cukup kuat berhasil mendapatkan nilai sentimen positif 58,41 persen dan sentimen negatif 20,53 persen dari netizen.
Sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif terendah yang diperoleh Ganjar adalah hasil polling yang dilakukan lembaga survei Indonesia Indicator selama debat berlangsung.
Sementara pemuncak kedua adalah Capres Anies Baswedan yang mendapatkan sentimen positif 47,18 persen, tetapi sebaliknya mendapatkan sentimen negatif tertinggi 29,52 persen.
Pemuncak ketiga Capres Prabowo Subianto dengan perolehan sentimen positif terendah yakni 31,75 persen dan sentimen negatif terendah kedua, 28,57 persen.
Fakta Debat
Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan, nomor urut 02 Prabowo Subianto, dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo beradu gagasan serta program dalam debat capres perdana di Pemilu 2024.
Tema debat yang diangkat adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
CNNIndonesia.com kemudian membedah pernyataan para paslon dan memeriksa kesesuaiannya dengan data serta hasil riset dari berbagai sumber. Simak cek faktanya di laman ini.
Ganjar Pranowo
Capres
Ganjar Pranowo menyinggung sosok Ketua BEM Melki yang diperiksa aparat keamanan saat menyampaikan gagasannya terkait demokrasi. Namun demikian, Ganjar tidak menyebutkan nama lengkap Melki atau universitas tempat Melki kuliah.
Prabowo Subianto
Capres
Prabowo Subianto mengklaim kondisi Indonesia masih aman, harga-harga masih terkendali, dan ekonomi kerakyatan masih terkendali, di tengah dunia yang penuh tantangan.
Anies Baswedan
Capres
Anies Baswedan dalam pemaparan visi misinya menyoroti kondisi penegakan hukum yang terjadi belakangan ini sudah bengkok. Menurut Anies, penegakan hukum saat ini tidak adil karena tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ia memberi contoh kasus kematian M. Harun Al Rasyid (15) dan Mega Suryani Dewi (24) yang tidak ada kejelasan.
M. Harun Al Rasyid (15) merupakan korban tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 2019. Anak kedua dari tiga bersaudara asal Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam yang mengenai dada sebelah kirinya.
Jasad Harun ditemui di gorong-gorong di Slipi, Jakarta Barat. Ayah Harun, Didin Wahyudin, sempat mengunjungi sejumlah pihak termasuk DPR untuk mencari keadilan. Sampai saat ini belum ada terduga pelaku yang diproses hukum hingga pengadilan.
Sementara kematian Mega Suryani Dewi (24) dilatarbelakangi oleh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Mega menjadi korban pembunuhan keji suaminya, Nando Kusuma Wardana (25), di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, September 2023.
Mega sempat melaporkan kasus KDRT ke polisi namun tidak mendapat respons. Polres Metro Bekasi membantah telah mengabaikan laporan KDRT yang dilayangkan oleh Mega.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung menyatakan Mega tidak menghadiri panggilan permintaan keterangan setelah melakukan visum. Mega disebut telah kembali ke suaminya.
Anies Baswedan
Capres
Anies Bawedan menyatakan perlu ada kebebasan berpendapat agar masyarakat kembali mempercayai demokrasi. Ia juga menyebut indeks kebebasan berbicara dan indeks kebebasan demokrasi Indonesia menurun. Selain itu, UU ITE juga membuat kebebasan berbicara terganggu.
Menurut data Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mempunyai nilai yang rendah.
Indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam skor Indeks HAM, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya.
Selama 5 tahun terakhir, indeks ini tidak pernah mencapai angka 2.
Pada 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), dan 2022 (1,5).
Pada Indeks HAM secara umum, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yakni turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3.
Rata-sata skor nasional sejak 2019, data SETARA Institute menunjukkan indeks tersebut tidak pernah mencapai angka moderat yakni 4 dalam skala 1-7.
Di tahun 2019 skor Indeks HAM sebesar 3,2, lalu 2020 di angka 2,9, tahun 2021 di angka 3, tahun 2022 di angka 3,3 dan di tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,2.
Terkait indeks demokrasi, laporan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2022 menyebut Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dalam skala 1-10.
Skor tersebut sama dengan indeks demokrasi 2021. Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54.
Variabel pengukuran mencakup proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi politik; dan budaya politik.
Pada 2022, data SAFEnet mencatat 97 kasus pemidanaan yang melibatkan 107 orang terlapor, menggunakan UU ITE. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu sebanyak 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi.
SAFEnet menyebut pasal yang paling sering digunakan oleh pelapor adalah Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama serta pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.
Pasal-pasal UU ITE tersebut juga sering dilapis dengan menggunakan pasal 310 KUHP lama terkait pencemaran nama dan Pasal 14-15 UU No. 1 tahun 1946 tentang berita bohong.
Prabowo Subianto
Capres
Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling sering berkunjung ke Papua. Ia juga mengatakan Jokowi sudah 19 kali ke Papua.
Mengutip Antara, Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar pada 10 Juli 2023 menyebutkan 17 kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat setempat.
Namun Billy tidak menjelaskan 17 kali kunjungan tersebut hanya pada periode kedua Jokowi menjabat, atau sejak periode pertama.
Berdasarkan berita yang ditayangkan Setkab.go.id, pada periode Agustus-Desember, Jokowi satu kali mengunjungi Papua yaitu pada 22-23 November 2023.
Mengutip Kominfo.go.id, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, datang ke Papua pada 1999 dan 2000. Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Kota Jayapura pada perayaan Natal 25 Desember 2003. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah beberapa kali berkunjung ke Papua, yaitu pada 2010, 2012, dan 2014.
Ganjar Pranowo
Capres
Ganjar Pranowo berpendapat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset mendesak untuk disahkan guna memulihkan kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar menyatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp230-an triliun dalam periode 10 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil riset ICW sepanjang tahun 2013-2022 yang diunggah di laman antikorupsi.org, jumlah potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sejumlah sekitar Rp128,34 triliun.
Terdapat ratusan kasus tindak pidana korupsi di setiap tahun.
Potensi kerugian negara berdasarkan data ICW:
2013: Rp7,3 triliun, 2014: Rp5,29 triliun, 2015: Rp3,1 triliun, 2016: Rp1,45 triliun, 2017: Rp6,5 triliun, 2018: Rp5,6 triliun, 2019: Rp8,4 triliun, 2020: Rp18,6 triliun, 2021: Rp29,4 triliun, 2022: Rp42,7 triliun. (*)
Awaluddin Awe
