PAYAKUMBUH, HARIAN Indonesia.ID – DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat Pansus perihal penanganan dampak Covid-19 dalam bidang penegakan PSBB dengan OPD terkait. Rapat pansus III digelar di ruang Bamus DPRD dan dipimpin langsung Ketua Pansus III Wirman Putra serta dihadiri seluruh anggota Pansus serta OPD terkait, Rabu (3/6).
Pansus III DPRD Kota Payakumbuh dalam hal ini mempertanyakan bagaimana kesiapan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghadapi New Normal nantinya.
Ketua Pansus lll Wirman Putra menyampaikan, semoga melalui rapat kerja ini, hendaknya kita semua baik dari legislatif maupun eksekutif agar segera bergerak untuk melakukan rancangan persiapan menuju kesiapan New Normal nantinya.
“Rancangan New Normal ini secepatnya kita tuntaskan, agar semua ini dapat berjalan lancar dan warga Kota Payakumbuh dapat menerima tatanan hidup baru nantinya,” tukasnya
Sementara itu Wakil Ketua DPRD selaku koordinator Pansus III Wulan Denura, saat rapat berlangsung mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah untuk menghadapi New Normal, “bagaimana untuk kesiapan kita dalam menghadapi New Normal ? Apakah kita sudah siap, ini tentu perlu persiapan yang matang,” tanya Wulan kepada seluruh perwakilan OPD yang hadir rapat.
Tidak hanya Wulan Denura, Sri Joko Purwanto dari fraksi Demokrat Wakil Ketua Pansus III dan Alhudri dari fraksi PPP turut kompak dalam menanyakan bagaimana langkah Pemda dalam menghadapi kesiapan New Normal.
Adapun pertanyaan dari kedua anggota Pansus III itu Terkait dana yang telah dianggarkan untuk penanganan Covid-19, apakah sudah berjalan secara maksimal atau belum ? Dan apakah saat New Normal nanti patroli malam masih akan berjalan seperti PSBB sekarang ?
Sementara itu, dari fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Yanuar Gazali menanyakan kenapa belakangan ini penegakan PSBB sudah longgar, dan Yanuar juga menyampaikan sarannya ke Pemda agar selalu memberikan edukasi terhadap warga agar warga dapat beraktivitas kembali nanti dengan program New Normal.
Setelah mendengar pertanyaan dari anggota Pansus III tersebut, Kasat Pol-PP Devitra langsung menjawab dan mantan Kabag Kesra itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab pertanyaan dari Pansus III itu.
Terkait kesiapan Pemda untuk New Normal nantinya, Devitra mengatakan jika sekarang telah dilakukan pelonggaran batasan, dan Pemda saat ini masih sedang menyiapkan rumusan final terkait New Normal nantinya.
Devitra juga menyampaikan terkait posko Covid-19 sudah tidak ada lagi tenaga medis yang standby dan saat ini posko Covid-19 berfungsi sebagai pengalihan arus lalu lintas dan melakukan pengawasan terhadap warga yang tidak menggunakan masker serta untuk tempat basis petugas dalam melakukan penyemprotan desinfektan.
“Dan untuk edukasi ke warga kita juga sudah melakukannya, dimana kita lebih mengedepankan ajakan agar warga bisa menjalankan standar protokol Covid-19 dengan New Normal yang akan di jalani semua nantinya”, ucap Devitra.
Kasat Pol-PP itu juga menegaskan jika sejak tanggal 26 Mei 2020, seluruh petugas gabungan baik itu dari Kepolisian, TNI, Pol-PP, Perhubungan telah melakukan pengawasan di sentra keramaian setiap hari secara bergantian untuk mengingatkan warga yang beraktivitas di keramaian agar selalu menggunakan aturan standar protokol Covid-19.
Selain Devitra, Kalaksa BPBD yang diwakili Kabid PR An Denitral turut memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pansus III tersebut.
Denitral mengatakan bahwa untuk anggaran dalam penanganan Covid-19 yang telah disediakan saat ini sudah hampir sembilan puluh persen telah digunakan, dan anggaran tersebut seluruhnya dikelola oleh BPBD.
“Anggaran ini banyak terserap untuk operasional di lapangan, seperti kebutuhan petugas baik itu kebutuhan alat maupun honor tim selama bertugas tentunya, dan terkait untuk pergeseran anggaran yang telah berjalan nantinya akan disampaikan oleh pihak bendahara,” ungkap Denitral.
Dikatakannya, saat ini Pemda sudah menyalurkan sebanyak 6000 masker ke warga dari total stok masker keseluruhan sebanyak 16000 masker yang saat ini masih tersimpan di gudang, dan masker tersebut akan segera disalurkan ke seluruh kelurahan yang ada”, tambah Denitral.
Turut disampaikan Denitral juga, jika untuk bantuan yang diterima Pemda dari donatur selama ini telah disalurkan ke seluruh posko dan warga kota Payakumbuh yang membutuhkan, dan bantuan berupa APD digunakan langsung oleh pihak petugas penanganan Covid-19.
“Dan terkait petugas di lapangan saat ini, pemda setiap harinya membutuhkan sebanyak 110 orang petugas, tapi karna Kemaren ada petugas yang tertular wabah ini, maka untuk petugas yang berjaga di posko Covid-19 dibatasi untuk menjaga agar petugas lain tetap sehat dan tidak tertular wabah ini juga. Serta untuk kesiapan menyambut New Normal, kita sedang menunggu aturan dan keputusan dari pusat dahulu,” kata Denitral.
Sementara itu, Kadishub Kota Payakumbuh diwakili Sekretaris Apli Madanar juga turut memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pansus III DPRD Kota Payakumbuh.
Sekretaris Dishub itu mengatakan jika Dinas Perhubungan telah membantu gugus tugas Covid-19 untuk 7 posko Covid-19. Dan dinas perhubungan juga selalu siaga dengan petugas yang selalu turun ke lapangan dalam penanganan Covid-19.
“Dan terkait untuk persiapan New Normal, dinas perhubungan juga sedang menyusun konsep yang nanti tidak akan jauh berbeda dengan konsep PSBB yang dijalani sekarang,” ucap Apli Madanar.
Dan untuk warga yang terdampak Covid-19 terutama warga yang bekerja sebagai sopir angkot, ojek, dan lainnya yang bekerja di bidang transportasi, Apli Madanar telah mendapat instruksi Walikota langsung agar mendata warga tersebut untuk mendapatkan bantuan yang akan segera disalurkan tersebut. (tt)
