Oleh : Awaluddin Awe)*
Seperti pernah diramalkan jauh hari sebelumnya, akhirnya Koalisi 3Partai Sumbar benar benar terbentuk, menjelang jadual pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar di KPU akan dibuka.
Koalisi 3Partai tersebut terdiri dari Partai Golkar, Nasdem, dan PKB atau lebih dikenal sebagai koalisi partai pendukung pemerintah saat Pilplres lalu hingga sekarang.
Koalisi ini dipimpin tokoh politik mumpuni di Sumbar yakni Chairunas (Golkar), Hendrajoni (Nasdem), dan Febby Dt Barbanso (PKB). Ketiga tokoh politik ini memiliki catatan sukses dalam pencapaian target politiknya.
Di Jakarta, ketiga pimpinan Parpol ini sangat dikenal sebagai orang terdekat Presiden Jokowi dan memiliki peranan besar dalam pemerintahan Jokowi Makruf Amin.
Dilihat dari perolehan kursi legislatif di DPRD Sumbar, Koalisi 3Partai ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebab memiliki 14 kursi atau melebihi kuota 20 persen untuk mendukung satu paslon di Pilgub Sumbar sebanyak 13 kursi.
Jika dibandingkan dengan jumlah kursi partai pengusung paslon lain yang telah dan akan memastikan maju di Pilgub Sumbar, Koalisi 3Partai hanya dibawah Partai Demokrat dan PAN perolehan kursinya jika memang jadi bersatu. Demokrat 10 kursi dan PAN 10 kursi.
Sama dengan jumlah kursi Partai pengusung Paslon Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy (PKS 10 kursi/PPP 4 kursi), dan Nasrul Abit-Indra Catri (Gerindra 14 kursi).
Kehadiran Koalisi 3Partai ini berpotensi menjadi ancaman bagi partai pengusung calon lain. Sebab koalisi ini secara tegas dan jelas membawa misi khusus di Pilgub Sumbar, meski hal ini tidak pernah disampaikan para pimpinan parpol koalisi ini.
Namun melihat ‘sejarah kelahiran’ Koalisi 3Partai ini tidak disangkal akan menjadi ancaman bagi dominasi PKS. Sebab selama 10 tahun terakhir dominasi politik PKS di kantor gubernur Sumbar nyaris tak tergoyahkan.
Dominasi PKS ini juga dianggap menjadi ‘biang’ dari keterpurukan hubungan pemerintah pusat dan Sumbar selama 10 tahun terakhir. Posisi Partai PKS yang berseberangan dengan pemerintah menjadi sebab mengapa hubungan Sumbar dengan pusat menjadi terganggu.
Ada dua alasan mengapa hubungan Sumbar dan pusat terganggu. Pertama, pada Pilpres 2014 -2019 Irwan Prayitno yang menjabat Gubernur Sumbar menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo dan memang berhasil mengkandaskan Jokowi Jeka.
Lalu pada Pilpres 2019 – 2024 sekali lagi PKS dan Gerindra menunjukan taringnya di Sumbar dengan menjungkalkan perolehan suara Jokowi MA hanya berkisar 14 persen saja.
Pada Pilgub 2020 ini PKS kembali membuat ancang ancang akan meneruskan dominasi politiknya di kantor gubernur Sumbar dengan mengirim kader terbaiknya Mahyeldi Ansharullah, kini Walikota Padang dua periode, maju menjadi calon Gubernur Sumbar dengan menggandeng putra pengusaha kaya Joe Kahar asal kota Padang, Audy Joonaldy sebagai wakilnya.
Audy sendiri diusung oleh Partai PPP yang notabene pernah menjadi ‘anak emas Jokowi’ pada saat masih dipimpin Romi. Saat ini pun sebenarnya PPP masih masuk dalam koaliasi pemerintahan Jokowi MA.
Posisi Mahyeldi dibandingkan Nasrul Abit memang jauh lebih baik. Sebab berdasarkan survey keterpilihan calon gubernur Sumbar, posisi Mahyeldi jauh lebih tinggi dibandingkan Nasrul Abit.
Dan yang membuat posisi Nasrul Abit tidak nyaman adalah rasa percaya diri terlalu tinggi Gerindra akan memenangkan Pilgub Sumbar dengan memajukan kader terbaiknya ini tanpa dukungan partai lain. Sikap ini barangkali terjebak oleh euforia Pilpres dan Pileg lalu dimana Gerindra menang telak.
Gerindra lupa bahwa naiknya perolehan kursinya itu hanya disebabkan oleh ‘Prabowo Sandi effeck’ yang dijadikan pemilih sebagai simbol perlawanan terhadap ketidaksukaan mereka kepada Jokowi. Tetapi sekarang fakta politik sudah berubah. Sejak Prabowo merapat ke Jokowi, Gerindra tidak lagi menjadi partai idola. Malah banyak pemilih di Sumbar kecewa. Dan hal ini akan berpemgaruh terhadap sikap pemilih terhadap Gerindra
Alternatif Calon, Apakah Fakhrizal?
Dengan kondisi itu maka sangat wajar Koalisi 3Partai ini muncul dan memilih figur alternatif untuk diusung menjadi calon gubernur Sumbar. Setakat ini ada sejumlah nama yang diperkirakan akan diusung antara lain Faldo Maldini, seorang anak muda, tokoh politik berbakat dan sempat menggemparkan panggung konstestasi Pilpres dengan penampilan cerdasnya di televisi.
Tetapi Faldo juga membuat blunder politik yang kemudian menempatkan dirinya sebagai orangnya Jokowi dengan melompat ke Partai PSI besutan Jefry Goevany dan kini menjadi Ketua DPW PSI Sumbar.
Faldo kini memajang banyak balihonyo dengan Febby Dt Barbanso sebagai cagub dan cawagub Partai PKB. Dalam keterangannya kepada media, Faldo mengaku sudah hampir bertemu dengan seluruh perwakilan masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam kurun waktu hampir satu tahun ini.
Nama kedua yang dimunculkan Koalisi ini adalah Fauzi Bahar, mantan Wako Padang dua periode dan mantan Cawagub Alm Muslim Kasim saat bertarung dengan Irwan Prayitno NA dulu.
Fauzi Bahar dianggap berpihak kepada kepentingan Sumbar dan pusat. Pribadinya yang elastis dipercaya mampu merekat kembali hubungan Sumbar dan Jakarta. Selain karena fauzi Bahar juga punya hubungan khusus dengan para perantau Minang dan kalangan konglomerat.
Fauzi Bahar juga disebut memiliki history dengan warga kota Padang dan diperkirakan potensial memecah suara Mahyeldi di kota Padang.
Ada nama lain Gusmal, Bupati Solok yang juga digadang gadang akan diusung oleh K3P (Koalisi 3Partai). Kiprah politik Gusmal selama dua periode menjadi Bupati Solok akan dijadikan senjata untuk meraup suara Solok Raya, sekaligus menghambat laju Cawagub kaya, Audy Joinaldy yang juga berasal dari kota Solok.
Nama Gusmal juga diperkirakan akan mendapat support dari para Bupati Wako se Sumbar karena dianggap mewakili aspirasi mereka, terutama dari wilayah Solok Raya, dan Sawahlunto.
Terakhir, nama Irjen Pol Drs Fakhrizal masuk dalam bursa cagub yang akan diusung K3P. Fakhrizal dinilai sebagai calon berpikir maju dan dapat diterima dua kelompok yakni Sumbar dan pusat.
Sebenarnya nama Fakhrizal sudah lama disebut akan diusung parpol gemuk, namun isu itu kemudian hilang setelah Fakhrizal dan Genius maju di partai perseorangan atawa jalur independen.
Namun sejak proses verifikasi faktual di KPU Sumbar yang merugikan Fakhrizal Genius, tiba tiba saja nama Fakhrizal mencuat lagi sebagai calon usungan K3P. Tetapi sejauh ini belum ada data konfirmasi yang sahih menyebutkan nama Fakhrizal akan diusung menjadi Cagub koalisi ini.
Tetapi secara politik K3P berkepentingan mengusung nama Irjen Fakhrizal, karena dialah tokoh yang mampu menghambat laju cagub dari partai lainnya. Selama ini nama Fakhrizal kurang terangkat karena pola dan jurus di jalur independennya kurang cerdas bermain.
Tim Fakhrizal terkesan mengelompok dan tidak kuat membangun jaringan ril ke pemilih. Hasil KTP yang dipakai untuk maju lewat jalur independen rentan bermasalah dan terbukti dari hasil verifikasi faktual KPU, Fakhrizal Genius dinyatakan gagal menjadi calon.
Terlepas dari adanya masalah di KPU, Fakhrizal harus segera memutuskan memilih jalur lewat mana. Sebab pintu koalisi sedang terbuka. Jika masih bersikukuh menunggu keputusan dari Bawaslu dan KPU pusat, Fakhrizal dikuatirkan akan ketinggalan kereta.
Jika Fakhrizal memang siap maju ke Pilgub Sumbar, dia harus pepet habis Koalisi Tiga Partai (KTP) ini dan berjuang jadi cagubnya. Soal kemudian koalisi menawarkan pasangan baru, Fakhrizal harus legowo. Sebab situasi sudah berubah. Koalisi pasti punya calon internal juga jika mengambil cagub dari luar.
Secara matematik politik dan demografi pemilih, koalisi punya talenta jauh lebih baik dibandingkan paslon Mulyadi dan Ali Mukhni sekalipun. Meski paslon ini punya 20 kursi di DPRD Sumbar tetapi nama besar koalisi dan calon yang diusungnya secara elektibilitas jauh lebih tinggi dibandingkan Mulyadi dan Ali Mukhni.
Namun mencari gabungan nama paslon dari kotak yang sudah ada memang tidak mudah, sebab semua punya handicap sendiri sendiri. Tetapi sebagai terobosan politik di Pilkada Sumbar, koalisi ini juga menjadi harapan baru bagi pemilih.
Sebab mereka butuh figur yang lebih familiar dan punya greget mengangkat nama Sumbar lebih tinggi lagi ke Jakarta. Sebab pemahaman publik sudah final, Sumbar tidak bisa lari kencang kalau masih ‘bermusuhan’ dengan pusat (*).
)*Penulis adalah wartawan senior, saat ini menjabat Pemimpin Redaksi Harianindonesia.id dan Wapimred Kabarpolisi.com
)*Penulis juga penggiat penulisan profil kepala daerah gubernur, bupati dan walikota di Pilkada serentak di Sumbar
