PADANG, Harianindonesia.id – Lobby Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno guna mengatasu kekurangan kelas belajar untuk sekolah menengah atas membuahkan hasil. Gubernur menambah tiga lokal baru untuk SMA 1 dan SMA 2 Padang Panjang.
“Alhamdulillah, pak gubernur memberikan atensi atas usulan saya menambah kelas baru sebagai jalan keluar dari kisruh Penerimaan siswa baru melalui PPDB online,” kata Fadly Amran, Jumat (10/7) di Padang Panjang.
Walikota Fadly Amran datang menghadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno guna mencarikan solusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA di Padang Panjang.
“Saya tahu bahwa kewenangan SMA/SMK di provinsi tapi ketika pakai zonasi, maka itu ada kewenangan Pemko melalui Disdiknya,” ujar Fadly menjelaskan alasannya menemui gubernur Sumbar dan menawarkan solusi.
Pertemuan antara junior dan senior itu berlangsung dalam suasana protokol kesehatan Covid -19 ketat. Keduanya memakai masker dan kursi keduanya berjauhan. Irwan Prayitno berkali kali terlihat antusias mendengarkan gagasan wako muda asal Padang Panjang ini.
Gubernur Sumbar sendiri mengapresiasi atas proaktifnya Fadly Amran yang berjibaku mengadu kewenangan yang dimilikinya terkait pendidikan ini.
“Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang, yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.
Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang M. Ali Tabrani, menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan Walikota Fadly Amran dan Gubernur itu, Gubernur memberi izin untuk menambah lokal belajar SMA di Padang Panjang sebanyak tiga kelas.
Disebutkan, tiga kelas yang ditambah untuk Kota Padang Panjang itu adalah: satu kelas untuk SMA 1 dan dua kelas untuk SMA 2.
“Pak Gubernur memberi apresiasi kepada Pak Walikota Fadly Amran atas inisiatif beliau menemui Pak Gubernur secara langsung terkait kegelisahan masyarakat Padang Panjang yang merasa was was anak mereka tidak dapat sekolah,” kata Tabrani.
Untuk itu pula, tambahnya, secara prinsip Pak Gubernur sudah mengizinkan adanya tambahan kelas untuk SMA di Padang Panjang. “Nanti teknisnya kita tindaklanjuti beberapa hari ke depan. Mekanismenya tetap sistim zonasi,” jelas Tabrani yang ikut mendampingi Wako Fadly Amran saat bertemu gubernur di kantornya.
Tabrani berpesan kepada orang tua wali murid untuk taat kepada sistem zonasi ini. “Jangan ada pula yang membuat surat keterangan domisili yang tidak benaruntuk mendapat anak sekolah. Itu tindakan keliru,” katanya.
Mal Administrasi PPDB
sementara itu dikutip dari Pikiran Rakyat.com, disebutkan selain Ombudsman Sumatera Barat, Anggota Dewan Pendidikan Sumbar Khairul Jasmi sesalkan banyak ditemukannya dugaan mal administrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2020.
“Apapun caranya, calon peserta didik jangan dirugikan. Ini pekerjaan tahunan, masa tak bisa. Tiap tahun sekolah menerima siswa baru. Seharusnya malah berjalan makin baik, tapi ini malah tambah kacau,”ujar Khairul Jasmi, Jumat (10/7).
“Kepala Dinas Pendidikan jangan hanya pandai menghindar-hindar. Hadapi aspirasi masyarakat itu. Itulah risiko jabatan. Kalau tidak bisa mengatur Pendidikan, mundur saja. Saya kira masih banyak yang berkompeten,” tambahnya.
Dinas Pendidikan harus mencarikan jalan keluar, sehingga anak-anak itu bisa sekolah. Ia mengingatkan dari sekarang, hentikanlah promosi sekolah favorit.
Menurutnya PPDB itu bagus, yang tak bagus pelaksanaannya. Tahun depan pelaksanaannya harus sebagus dengan sistemnya.
“Syarat PPDB soal zonasi, batas usia sebaiknya ulangi sosialisinya. Jangan buka PPDB baru disosialisasi. Itu tak masuk,” katanya lagi.
Sebagaimana diberitakan Fixpadang.com sebelumnya dalam artikel “Kisruh PPDB Online Sumbar Disesalkan Dewan Pendidikan”, pemerintah harus menjamin anak Indonesia, anak Minang bisa sekolah di negeri sendiri, kalau sudah penuh kuotanya baru ke swasta.
(awe)
