Sumber gambar: tribunnews.com
MEDAN, harianindonesia.id – Pilkada 2018 akan segera dimulai, para tim sukses dari masing masing calon Kepala Daerah mulai gencar melakukan kegiatan terkait Pilkada agar bisa menarik simpati masyarakat, seperti pemasangan spanduk dan baliho di berbagai tempat untuk mensosialisasikan calon mereka.
Namun beredar video pembongkaran spanduk dan baliho terkait Pilkada di Medan, Sumatera Utara yang kini tengah viral di sosial media.
Pembongkaran baliho ini dipimpin langsung oleh Danrindam I/BB Kolonel Inf Zainuddin usai membuka acara Pendidikan Pembentukan Pendidikan Bintara (Diktukba) di Lapangan Rindam I/BB Pematangsiantar TA 2018, Kamis (4/1/2018).
Dalam video yang beredar belum lama ini, terlihat puluhan personel TNI menurunkan baliho yang bergambar Letjen Edy Rahmayadi, hal ini di karenakan di berbagai baliho, Edy memakai pakaian dinas lapangan (PDL) TNI.Letjen Edy Rahmayadi merupakan perwira tinggi TNI aktif,meskipun saat ini Edy memang sudah mengajukan pengunduran diri dari TNI.
Video penurunan pun tersebar luas di media sosial.Puluhan personel TNI yang menurunkan baliho tersebut bertugas di Rindam I/BB Pematangsiantar.
Dikutip dari Tribunmedan.com,Danrindam I/BB Kolonel Inf Zainuddin menyebut penurunan ini berkaitan dengan netralitas TNI dalam setiap pemilihan umum.
“ini merupakan amanat dari Undang-undang dan kami khususnya Rindam I/BB taat akan aturan tersebut,” ucap Kolonel Inf Zainuddin.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Hal itu dia ungkapkan saat memberikan amanat dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017 lalu.
Selain itu, dia memastikan jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.
“TNI berkomitmen memberikan perbantuan kepada penyelenggara pemilu dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. TNI senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Hadi.(Doni Harima)
