JAKARTA, Harian Indonesia ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia terletak di sebagian wilayah Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (26/8/2019), yang disiarkan langsung oleh telivisi nasional.
Menurut Presiden, biaya pemindahan ibu kota menelan biaya Rp 460 triliun. Salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah beban yang ditanggung Pulau Jawa dan Jakarta.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPD dan DPR, 16 Agustus 2019 , Jokowi telah meminta izin kepada anggota DPD dan DPR, sesepuh, tokoh bangsa, dan terutama seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
“Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa, serta untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi,” katanya.
Lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia ditentukan di Kalimantan Timur (Kaltim). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan lahan seluas 200-300 ribu hektare (Ha) disiapkan untuk membangun ibu kota baru dengan konsep forest city tersebut.
“Iya, Kaltim benar. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” kata Sofyan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019) seperti dikutip detikNews.
Terpilihnya Kaltim menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia menyingkirkan Kalimantan Tengah yang selama ini paling santer disebut akan menggantikan Jakarta jadi ibu kota negara. Padahal, nama Kalteng sudah disebut sejak lama mulai dari presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Memang, hingga saat ini belum ditemukan bukti sejarah, baik dokumen maupun audiovisual yang berisi pernyataan Sukarno tentang Palangka Raya bakal menjadi ibu kota negara. Namun pemindahan itu kerap disebut oleh menteri-menteri Sukarno.
Dosen Jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya, Wijanarka Arka, meyakini Sukarno mempunyai rencana besar terkait Palangka Raya. Wijanarka merupakan pakar tata kota dan penulis buku ‘Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’.
Kala itu, Presiden Sukarno merancang dari awal tata kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang diresmikannya pada 1957. Dengan kondisi Kota Palangka Raya yang sangat luas, Sukarno merancang tata kota tersebut mulai dari poros tiang pancang dan bundaran besar di depan Istana Gubernur.
Wijanarka meyakini, ada alasan tersendiri kenapa pembangunan pertama Kota Palangka Raya bukan dilakukan dengan peletakan batu pertama, melainkan pemancangan tiang. Hal ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal suku Dayak yang membangun rumah harus ditancapkan tiang terlebih dulu.
Selain itu, Sukarno juga menginginkan tiang tersebut menjadi analogi pembangunan yang modern, sesuai dengan konsep pembangunan kota di Washington DC dan negara-negara besar lainnya yang bergaya art deco.
“Maka tadi, berupa rumah-rumah bertiang, walaupun perkantorannya tidak bertiang, jadi konsepnya itu modern. Jadi ingin menunjukkan bahwa Palangka Raya waktu itu sudah modern dengan batu bata, tidak bertiang, ada gaya-gaya art deco (seperti tower-tower), nah informasinya itu juga usulan dari Bung Karno,” kata Wijanarka saat ditemui pada Juli 2017 silam.
Desain art deco merupakan salah satu gaya arsitektur modern yang memberikan kebebasan berseni bagi desainer untuk menciptakan sebuah makna modern pada desain interior yang dibuatnya. Modern dapat diartikan sebagai berani tampil beda dan baru, serta tampil lebih menarik dari yang lain dan tidak kuno.
Keinginan Sukarno menjadikan Palangka Raya sebagai suatu kota baru seperti Washington DC juga berkesinambungan dengan keberadaan lahan basah (gambut dan danau) yang mengelilingi kota dan juga lahan kering, lokasi pembangunan.
“Di ibu kota seperti Washington DC dan Canberra itu memang memadukan danau atau lahan basah dan lahan kering dan bangunan-bangunan. Nah ini juga memadukan itu,” ungkapnya.
Washington DC sendiri merupakan ibu kota AS setelah New York City. AS memindahkan pusat pemerintahannya ke DC untuk memisahkan antara pusat bisnis dan pemerintahan.
Dhany Marlen
