JOKO WIDODO
Jakarta, Harianindonesia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni, pekan lalu.
Dalam pemaparannya, Jokowi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
“Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres yang signifikan, tidak ada,” imbuhnya.
Jokowi mengajak para Menteri dalam kabinetnya untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini di tengah masa pandemi virus corona (covid-19).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai total 34 Menteri yang dimilikinya belum memiliki manajemen krisis yang bagus. Jokowi menilai hingga saat ini, kebijakan yang dikeluarkan masih standar atau itu-itu saja.
“Hati-hati, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terakhir menyampaikan bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 sampai 7.6 persen minusnya,” ujar Jokowi.
Bahkan Jokowi tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam langkahnya masih ditemukan stagnasi kinerja Menteri.
Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran Menterinya untuk tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri jika memang diperlukan sebagai upaya menolong Negara dari ancaman krisis.
“Kalau mau minta Perpu lagi saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” tegasnya.
Dalam hal ini, Mantan Wali Kota Solo itu sempat menyinggung kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang maksimal. Dengan anggaran yang disediakan berjumlah 75 triliun, menurut Jokowi terawan hanya menggunakan 1.53 persen darinya.
Secepatnya, Jokowi menginginkan pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, hingga peralatan medis harus segera dikeluarkan.
Marah di Sidang Kabinet
Di dalam sidang kabinet itu, Presiden Joko Widodo sempat marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras.
Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.
“Kita juga mestinya semua yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati,” kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara.
Berdasarkan penuturan pihak Organisation for Economic Co-operation and Development beberapa waktu lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen. Bank Dunia pun sudah minus 5 persen.
Akan tetapi, Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja biasa-biasa saja. Tidak ada tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis.
“Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali,” kata Jokowi dengan nada tinggi.
“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan,” tambahnya.
Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan. Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam itu.
Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mau pun perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal.
Begitu pun para menteri. Dia meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa.
“Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progress. Signifikan enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu asalkan untuk rakyat untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya,” kata Jokowi seperti dikutip CNNIndonesiacom
Dia lalu menyinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53 persen anggaran. Padahal, anggaran yang diberikan sebesar Rp75 triliun. Dia menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan.
Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar.
“Mereka menunggu semua. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Enggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan, semuanya. Terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean, duit serupiah belum masuk ke stimulus kita,” kata Jokowi.
Masih dengan nada tinggi, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa. Misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri.
Jokowi mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Langkah-langkah itu pun sudah dipikirkannya.
“Saya membuka yang namanya langkah-langkah entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara,” kata Jokowi.
“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan itu, sudah artinya tindakan2 yang keras akan saya lakukan,” tambahnya.
(awe)
