Beranda BERITA UTAMA Dana Pilkada 173 Daerah Sudah Cair 100 Persen

Dana Pilkada 173 Daerah Sudah Cair 100 Persen

Jakarta, Harianindonesia.id ‐‐ Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di 173 daerah sudah cair 100 persen.

“Sampai dengan kemarin (Jumat, 17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen,” kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/7).

Pada Pilkada serentak 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut. Alhasil, saat ini masih ada sebanyak 97 daerah yang pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen.

“Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100 persen bisa segera terealisasikan,” ujar Arief.

Arief mengatakan KPU sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran di daerah tersebut dari APBN.

“Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri, maka bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas setempat atau Dinas Kesehatan setempat.

“Jadi mudah-mudahan koordinasi yang sudah baik dengan gugus tugas itu bisa diteruskan,” katanya.

Paling Lambat Rabu 15/7/2020

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap pemerintah daerah (pemda) bisa mencairkan seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada serentak 2020 paling lambat Rabu (15/7).

Arief mengatakan KPU di sejumlah daerah membutuhkan dana tersebut untuk membiayai persiapan pilkada. Terlebih lagi tahapan sudah dimulai kembali sejak 15 Juni lalu.

BACA JUGA :  Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis

“Pak Mendagri targetnya hari ini (Rabu) bisa selesai transfer, itu masih bisa dilakukan sampai pukul 16.00 biasanya transfer bank. Mudah-mudahan itu bisa dipenuhi sehingga ada beberapa persiapan kita semakin lebih siap,” kata Arief dalam peluncuran Gerakan Klik Serentak di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (15/7).

Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui belum semua daerah melunasi NPHD yang telah disepakati. Pemerintah pusat masih memberi kesempatan bagi daerah untuk melunasinya hingga Rabu kemarin.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochammad Ardian menyebut baru 140 dari 270 daerah yang sudah melunasi NPHD ke KPU. Jumlah itu terdiri dari empat pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, baru 137 dari 270 daerah yang melunasi NPHD untuk Bawaslu. Tercatat terdapat lima provinsi dan 132 kabupaten/kota dalam daftar tersebut.

Ardian menyebut total NPHD untuk KPU sekitar Rp10 triliun, tapi baru dicairkan Rp7,56 triliun atau 74,91 persen. Sementara NPHD untuk Bawaslu sebesar Rp3,46 triliun, tapi baru dicairkan Rp2,49 triliun atau 72 persen.

“Bapak Mendagri minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah mengecek langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya masih kecil. Pemda wajib mendukung sukses pelaksanaan Pilkada Serentak Serentak 2020,” ujarnya.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Untuk membiayai pelaksanaan, pemerintah daerah diminta menyepakati anggaran dalam bentuk NPHD kepada KPU dan Bawaslu.

Total NPHD yang disepakati 270 pemda dengan KPU di daerah adalah sekitar Rp10 triliun Sementara total NPHD yang disepakati dengan Bawaslu berkisar di angka Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

(awe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here